Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 40 Tahun 2023, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) merupakan organ pelaksana akademik dalam lingkungan Untirta.

Pascasarjana Untirta didirikan pada tahun 2005 melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dengan membuka Program Magister (S2) untuk Program Studi Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Bahasa.Pada tahun 2007, Untirta mengajukan izin operasional untuk dua program studi baru, yaitu Teknologi Pembelajaran (TPm) dan Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI). Kedua program studi ini mendapatkan izin operasional pada tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut: Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia memperoleh izin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dengan Nomor 3397/D/T/2008, dan Program Studi Teknologi Pembelajaran memperoleh izin operasional dengan Nomor 3397D/T/2008.

Selanjutnya, kedua program studi ini memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT): Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia terakreditasi dengan Nomor 022/BAN-PT/Ak-IX/S2/X/2011, Program Studi Teknologi Pembelajaran terakreditasi dengan Nomor 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013.

Pada tahun 2009, Pascasarjana Untirta mengajukan pendirian Program Studi Ilmu Hukum dan Program Magister Administrasi Publik. Pada tahun 2010, Dikti menerbitkan izin pertimbangan untuk Program Studi Ilmu Hukum dengan Nomor 3327.20/D2.2/2010, diikuti dengan izin operasional pada tahun 2013 dengan Nomor 158/E/O/2013. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikti yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi yang mendapat izin operasional setelah undang-undang tersebut diberlakukan dianggap setara dengan akreditasi C selama enam bulan untuk mempersiapkan akreditasi oleh BAN-PT.

Pada tahun 2012, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Untirta mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012. Perubahan ini menjadikan Pascasarjana Untirta secara resmi masuk dalam struktur organisasi Untirta. Dampak positif dari perubahan ini adalah Pascasarjana Untirta dapat berkembang lebih mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah.

Pada tahun 2014, Pascasarjana Untirta mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan Program Studi Magister Administrasi Publik dan Program Studi Ilmu Administrasi melalui Surat Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 343/E. E2./KL/2014.

Pada tahun yang sama, Pascasarjana Untirta juga mendapatkan izin pertimbangan untuk Program Studi Magister Manajemen dan Program Studi Magister Akuntansi, dengan rincian: Program Studi Magister Akuntansi (Surat Dirjen Dikti Nomor 815/E2/2/KL/2014, tanggal 4 Februari 2014 dan SK Mendikbud Nomor 78/E/O/2014, tanggal 7 Mei 2014 (sudah terakreditasi); Program Studi Magister Manajemen (Surat Dirjen Dikti Nomor 710/E2/2/KL/2014, tanggal 30 Januari 2014, dan SK Mendikbud Nomor 108/E/O/2014, tanggal 19 Mei 2014 (sudah terakreditasi); Program Studi Magister Administrasi Publik (SK Mendikbud Nomor 532/E/O/2014, tanggal 17 Oktober 2014 (izin operasional).

Kepemimpinan Pascasarjana Untirta

Pada periode 2005-2007, Pascasarjana Untirta diselenggarakan melalui kerja sama dengan UNJ dan dipimpin oleh Prof. Dr. I Made Putrawan.
Pada tahun akademik 2008/2009, Pascasarjana Untirta mulai dikelola secara mandiri dengan susunan kepemimpinan sebagai berikut: Dr. Sudadio, M.Pd. (2008-2009); Dr. Benny Irawan, SH, MH, M.Si. (2009-November 2011); Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. (sementara, 2011); Dr. H. Chusaery RS, M.Si.; Dr. H. Suherman, M.Pd.; Prof. Dr. H. Aan Asphianto, SH., S.Si., MH. (kepemimpinan saat ini).